Bengkulu, Forbengkulu.com – Kondisi drainase dan jalan lingkungan di Perumahan Pepabri menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses yang digelar di Padang Harapan, Minggu (15/2/2026). Warga mengeluhkan saluran air yang tidak berfungsi optimal serta kerusakan jalan yang dinilai semakin membahayakan keselamatan dan kenyamanan mereka.
Hj. Repelita Fithri, S.E., anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), melaksanakan Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2026 guna menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut digelar di halaman rumah dinas Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Padang Harapan.
Dalam pertemuan tersebut, Repelita Fithri menerima berbagai masukan dari warga, khususnya yang berdomisili di kawasan Perumahan Pepabri. Persoalan utama yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan kondisi drainase, baik saluran kecil maupun saluran utama, serta kerusakan jalan di lingkungan perumahan.
Menurut Repelita, drainase yang kurang memadai berpotensi menimbulkan genangan air saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Apabila dibiarkan berlarut-larut, kondisi tersebut dapat berdampak pada struktur bangunan rumah warga.
“Kemungkinan di Perumahan Pepabri itu yang menjadi perhatian adalah drainase, baik yang kecil maupun yang besar, serta jalan-jalan lingkungan. Kalau tidak segera ditangani, kasihan rumah-rumah warga, bisa mengalami kerusakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aspirasi warga akan diupayakan untuk diakomodasi secara realistis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026. Namun demikian, ia mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor, sehingga diperlukan skala prioritas dalam menentukan program pembangunan.
Repelita menjelaskan bahwa selama ini pihaknya telah melakukan kunjungan dan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintahan. Dari hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa hampir seluruh organisasi perangkat daerah tengah menyesuaikan program kerja akibat kebijakan efisiensi.
“Memang saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi. Namun, kita tetap harus mencari mana yang menjadi prioritas dan harus didahulukan,” katanya.
Sebagai anggota legislatif, ia berharap rekan-rekannya di Badan Anggaran DPRD Kota Bengkulu dapat melihat kondisi riil masyarakat yang terdampak persoalan infrastruktur. Menurutnya, perbaikan drainase dan jalan lingkungan merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga.
Ia menambahkan bahwa keputusan akhir penganggaran berada dalam pembahasan bersama di Badan Anggaran. Oleh karena itu, ia mendorong agar program perbaikan infrastruktur di Perumahan Pepabri dapat disahkan sebagai prioritas pada APBD Perubahan 2026.
“Mudah-mudahan teman-teman di Badan Anggaran bisa melihat kondisi masyarakat yang sedang kesulitan, sehingga perbaikan infrastruktur ini dapat diprioritaskan dan segera direalisasikan,” ungkapnya.
Repelita menilai reses menjadi momentum penting untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat serta memperjuangkannya dalam forum pembahasan kebijakan daerah demi pembangunan yang merata di Kota Bengkulu.