Blog  

Bengkulu Selatan Raih Tercepat Ke 2 Penyaluran Dana Desa se-Bengkulu 2026, Kakanwil DJPb Bengkulu Apresiasi Kinerja Fiskal dan Dorong Perluasan Program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Komoditas Sawit 

KOTA MANNA, BENGKULU SELATAN – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim., didampingi Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Manna, Amoeng Priyo Sigit Pamoengkas, melaksanakan kunjungan kerja dan audiensi strategis bersama Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, S.Sos., di Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada Jumat 16 Oktober 2026. Pertemuan tingkat pimpinan ini menjadi momentum penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah sekaligus bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meraih piagam penghargaan Pemda dengan Penyaluran Dana Desa Tercepat 100 persen ke 2 se Provinsi Bengkulu Tahun 2026.

Audiensi yang berlangsung konstruktif di Ruang Rapat Bupatitersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta jajaran OPD.

Apresiasi untuk Bengkulu Selatan

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang berhasil mencatatkan kinerja pelaksanaan penyaluran dan desa tercepat ke 2 

Kinerja positif tersebut tercermin secara faktual dari realisasi penyaluran dana APBN dan TKD di Kabupaten Bengkulu Selatan hingga memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 2026 dari total pagu alokasi TKD sebesar Rp747.7 miliar, dengan rincian capaian utama antara lain sebagai berikut:

● Dana Alokasi Umum (DAU): Terealisasi sebesar Rp449 miliaratau mencapai 83% dari total pagu Rp540,23 miliar.

● Dana Bagi Hasil (DBH): Terealisasi sebesar Rp37,76 miliaratau mencapai 86% dari pagu Rp43,87 miliar per pertengahan Oktober 2026.

● Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Tersalur sebesar Rp25,7miliar dengan tingkat penyerapan yang sangat tinggi mencapai 99.8%.

● Tunjangan Profesi Guru (TPG): Tersalur secara langsung dan tepat waktu ke rekening guru penerima di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan realisasi Rp 56.8 Milyar atau 75 % dari alokasi.

● Dana Desa (DD): penyaluran optimal 100 persen terealisasi mencakup seluruh desa se Bengkulu Selatan guna menopang ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, pencegahan stunting, dan pemberdayaan BUMDes.

● Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik : tersalur 100 persen sesuai kontrak rencana pekerjaan untuk dukungan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat.

“Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan meraih penghargaan ini menunjukkan komitmen kepemimpinan daerah yang kuat dalam tata kelola keuangan negara. Kanwil DJPb Bengkulu bersama KPPN Manna berkomitmen penuh mengawal akselerasi penyaluran TKD pada Triwulan IV 2026 agar tercapai secara optimal tanpa kendala menjelang akhir tahun anggaran,” ujar Zaid Burhan Ibrahim.

Penguatan Sinergi Sektor Sawit Rakyat, UMKM, dan Rantai Pasok Lokal Program MBG

Mengaktualisasikan peran Kementerian Keuangan di daerah sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor, pertemuan ini juga merumuskan langkah konkret agar belanja pemerintah menghasilkan dampak berganda (spending better) bagi perekonomian masyarakat Bengkulu Selatan:

1. Optimalisasi DBH Kelapa Sawit dan Pendanaan BPDPKanwil DJPb Provinsi Bengkulu mendorong Pemkab Bengkulu Selatan untuk mengintegrasikan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit dengan berbagai skema pendanaan yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Sinergi ini diarahkan untuk memperluas akses petani sawit lokal terhadap Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan sarana dan prasarana perkebunan (pupuk, alat pascapanen, jalan produksi, dan sertifikasi ISPO), serta beasiswa pendidikan vokasi bagi putra-putri pekebun.

2. Perluasan Pembiayaan KUR dan Ultra Mikro (UMi) Sektor Produktif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat telah menembus Rp355 miliar untuk 4168 penerima hingga pertengahan Oktober 2026, dan kredit Ultra Mikro sebesar Rp6.7 miliar untuk 1133 penerima di Bengkulu Selatan berkontribusi signifikan terhadap total realisasi KUR se-Provinsi Bengkulu. Kedua pihak sepakat memperkuat pemutakhiran data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), memfasilitasi graduasi usaha mikro melalui pembiayaan Ultra Mikro (UMi), serta mendorong peningkatan porsi penyaluran KUR ke sektor produksi pertanian, perikanan pesisir Manna, dan pengolahan hasil lokal.

3. Integrasi Pemasok Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Seiring berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau lebih dari 380 ribu-anpenerima manfaat di Provinsi Bengkulu, Kanwil DJPb dan Pemkab Bengkulu Selatan bersepakat memperkuat kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan petani, peternak, nelayan lokal, koperasi, dan BUMDes di Bengkulu Selatan. Langkah ini memastikan perputaran dana APBN pada program MBG secara langsung menggerakkan ekonomi desa dan menjaga stabilitas harga pangan daerah.

4. Kemandirian Fiskal melalui Digitalisasi dan Optimalisasi Pajak Daerah Dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Kanwil DJPb turut memberikan rekomendasi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) berbasis kanal pembayaran non-tunai (QRIS dan Virtual Account) serta sinergi penguatan pendataan basis pajak daerah dan retribusi daerah ke depan.

Komitmen Bersama Menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Bupati Bengkulu Selatan, H. Rifai Tajudin, S.Sos., menyambut hangat kunjungan kerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu beserta jajaran KPPN Manna. Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus bersinergi dengan KPPN Manna dan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu.

Melalui pembentukan langkah tindak lanjut terpadu antara OPD teknis Pemkab Bengkulu Selatan, KPPN Manna, dan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, kolaborasi tanpa sekat birokrasi ini diharapkan mampu menjaga ketepatan sasaran belanja publik pada penghujung Tahun Anggaran 2026, menyelaraskan perencanaan APBD Tahun Anggaran 2027, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *