JAKARTA, forbengkulu.com – Ratusan perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari 38 provinsi berkumpul dalam Munas VI Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) di Asrama Haji Jakarta, 25-27 Agustus 2025.
Mengusung tema “Perjuangan Mengawal Pertumbuhan Ekonomi 8%” dengan tagline “Spirit Revolusi Ekonomi Nusantara”, Munas VI ini menjadi forum strategis merumuskan peran PKL dalam menyukseskan program prioritas nasional termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua APKLI Provinsi Bengkulu, Muhar Rozi, menjadi salah satu suara lantang dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa tanpa keterlibatan PKL, program MBG tidak akan optimal dan target pertumbuhan ekonomi 8% akan sulit tercapai.
“MBG ini bukan sekadar program pemberian makan. Ini adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Kami di APKLI Bengkulu mendorong penuh agar PKL dan UMKM lokal dilibatkan mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari penyedia sayur, lauk, nasi, sampai jadi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujar Muhar Rozi, Senin (25/8/2025).
5 Tuntutan APKLI Bengkulu kepada Pemerintah Terkait MBG
Dalam pandangan di Munas, Muhar Rozi menyampaikan 5 poin krusial yang harus dipenuhi agar PKL bisa masuk ke ekosistem MBG:
- Kuota Khusus PKL: Setiap SPPG di kecamatan wajib bermitra minimal 40% dengan PKL/UMKM lokal.
- Pelatihan & Sertifikasi Gratis: Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Kemenkop UKM wajib memberikan pelatihan standar gizi, higienis, kemasan, serta bantuan pengurusan NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal.
- Akses Permodalan Mudah: Skema KUR khusus MBG dengan bunga ringan dan tanpa agunan berat untuk PKL yang ingin naik kelas.
- Sistem Pembayaran Transparan: Pembayaran dari pemerintah ke mitra PKL dilakukan maksimal 14 hari kerja agar tidak membebani modal PKL.
- Pendampingan Usaha: Dibentuk tim pendamping di setiap daerah untuk mengawal PKL dari proses pendaftaran sampai produksi.
“Jangan sampai PKL hanya jadi penonton di negeri sendiri. Spirit Revolusi Ekonomi Nusantara harus dimulai dari warung, dari pasar, dari kaki lima. Kalau PKL kuat, maka ekonomi 8% itu nyata sampai ke desa-desa di Bengkulu,” tegas Muhar.
Dukungan Penuh dengan Catatan
Muhar menyatakan APKLI mendukung penuh program MBG Presiden Prabowo. Namun ia mengingatkan agar implementasi di lapangan tidak dimonopoli perusahaan besar.
“Kami siap mengawal. Kami siap dilatih. Tapi pemerintah juga harus berpihak. Beri kami kesempatan, beri kami kepercayaan,” kata Muhar Rozi.
Munas VI APKLI akan melahirkan 10 Rekomendasi Nasional yang salah satunya adalah Roadmap Pelibatan 10 Juta PKL dalam Ekosistem MBG 2025-2029. Rekomendasi ini akan diserahkan langsung kepada Presiden dan Kepala Badan Gizi Nasional.
Hadir dalam Munas ini Ketua Umum DPP APKLI, perwakilan Kementerian, dan perwakilan PKL dari seluruh Indonesia.