BENGKULU – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu menyatakan menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025.
Keputusan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (24/8/2026). Dari 8 fraksi, 7 fraksi menerima dengan catatan dan 1 fraksi menolak.
Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ketua Fraksi Demokrat, H. Edison Simbolon, S.Sos, M.Si, yang membacakan pandangan akhir fraksi menegaskan penerimaan ini merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
“Fraksi Demokrat menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dengan catatan. Kami menilai ini sebagai bagian dari mekanisme kontrol dan evaluasi agar pembangunan di Bengkulu semakin baik,” ujar H. Edison Simbolon, S.Sos, M.Si.
Catatan Strategis Fraksi Demokrat
Menurut Edison, Fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan penting agar pelaksanaan APBD tahun-tahun mendatang lebih optimal.
“Kami mendorong agar program-program yang pro-rakyat dipercepat realisasinya. Baik di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun pengentasan kemiskinan,” jelas Edison.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menekankan 3 poin:
- Efisiensi dan efektivitas anggaran agar tidak ada pemborosan.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemandirian fiskal Provinsi Bengkulu semakin kuat.
- Pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota agar tidak terjadi disparitas.
“APBD harus menjadi alat untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pengawasan DPRD akan terus kami tingkatkan,” tegas H. Edison Simbolon, S.Sos, M.Si.
Apresiasi Pemprov
Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengapresiasi sikap Fraksi Demokrat dan fraksi lainnya yang telah menerima Raperda tersebut.
“Catatan dari Fraksi Demokrat akan menjadi perhatian kami. Kami berkomitmen menindaklanjuti demi kemajuan Bengkulu,” kata Mian.
Dengan persetujuan 7 fraksi, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 akan dilanjutkan ke tahap penandatanganan keputusan bersama.