BENGKULU, ForBengkulu.com – Dosen Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr. Frans Dione, S.IP., M.Si, tampil memukau sebagai Narasumber 2 dalam Seminar Nasional FISIP Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H (UNHAZ) Bengkulu berkolaborasi dengan PT Bank Syariah Nasional (BSN), Kamis (12/11).
Dalam seminar yang mengusung tema “Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah: Mengintegrasikan Kebijakan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Bengkulu yang Berkelanjutan”, Dr. Frans Dione membedah tuntas materi yang paling ditunggu peserta, yaitu “Urgensi Akuntabilitas: Empat Kantong Dana Publik”
Bongkar 4 Kantong Dana Publik Bengkulu
Di hadapan ratusan mahasiswa, dosen, dan ASN, Dr. Frans Dione memaparkan data empat kantong dana publik di Provinsi Bengkulu:
• 1. APBD Provinsi 2025: Rp2,77 T
Defisit belanja daerah mencapai Rp124,9 M, dengan SiLPA PAD sebesar 47% dari pendapatan.
• 2. BUMD: Rp135,1 M
Laba Bank Bengkulu tahun 2025 sebesar Rp135,1 M, namun hasil kekayaan yang dipisahkan di APBD 2026 hanya Rp22,4 M (1,8% PAD).
• 3. BLUD: Rp98 M
Utang RSUD dr. M. Yunus, dengan audit BPK 2025 yang menyebut pendapatan BLUD belum sepenuhnya memberikan nilai tambah.
• 4. BAZNAS Provinsi: Rp15 M
ZIS terkumpul tahun 2025 sebesar Rp15 M tersalurkan, dengan target 2026 sebesar Rp1,2 M per bulan.
“Setiap Rupiah Harus Bisa Dipertanggungjawabkan”
Dr. Frans Dione menegaskan, empat kantong dana publik tersebut harus dikelola dengan lima tuntutan utama: APBD sebagai instrumen kesejahteraan, kapasitas fiskal, transparansi publik, kualitas belanja, dan pembangunan inklusif.
“Setiap rupiah yang publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tegas Dr. Frans Dione dalam pemaparannya.
“Uang APBD, BUMD, BLUD, dan BAZNAS itu bukan uang pemerintah, itu uang rakyat. Kalau tidak akuntabel, rakyat yang dirugikan,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari peserta seminar yang memenuhi Aula Rektorat Lantai 3 UNHAZ.
Dosen IPDN yang Dekat dengan Praktik Pemerintahan
Sebagai dosen IPDN, kampus para pamong praja, Dr. Frans Dione dinilai memiliki perspektif yang tajam dan berbasis praktik pemerintahan, bukan sekadar teori.
“Beliau ini dari IPDN, jadi tahu persis bagaimana birokrasi bekerja. Materinya sangat membumi, datanya nyata, bukan mengawang-awang,” ujar salah satu peserta, mahasiswa FISIP UNHAZ.
Seminar ini juga menghadirkan:
• Open Speech: Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M – Rektor UNHAZ
• Narasumber 1: Prof. Dr. Drs. Bahrullah Akbar, S.E., M.B.A – President Commissioner (Independent) PT Bank Syariah Nasional
• Narasumber 3: Prof. Dr. Ir. Yulfiperius, M.Si – Guru Besar UNHAZ
• Moderator: Sondang Amelia Hasibuan, S.AP., M.AP – Dosen Prodi Administrasi Publik FISIP UNHAZ
Penutup
Dr. Frans Dione berharap, seminar ini menjadi momentum bagi Bengkulu untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
“Bengkulu punya potensi besar. Tinggal bagaimana kita mengelola keuangan daerah dengan jujur dan akuntabel,” tutupnya.