
Terkait pemberitaan yang beredar mengenai penanganan warga atas nama Supriyanto, Dinas Sosial Kota Bengkulu menyampaikan klarifikasi resmi sebagai berikut agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat:
1. Dinsos Tidak Menolak, Tapi Menjalankan Prosedur.
Dinas Sosial Kota Bengkulu tidak pernah menolak menerima warga yang membutuhkan. Yang kami lakukan adalah menjalankan prosedur asesmen dan penelusuran keluarga terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Asesmen bukan penolakan.
2. Soal Kalimat “Bawa Keluarganya Dulu”.
Pernyataan tersebut perlu diluruskan. Maksud dari petugas kami bukanlah menolak, melainkan meminta agar pihak yang mengantar dapat menghadirkan keluarga untuk dilakukan mediasi dan asesmen bersama. Dalam setiap penanganan kasus terlantar, keluarga adalah pihak pertama yang wajib dilibatkan, karena sesuai aturan, tanggung jawab pengasuhan utama tetap berada di keluarga, sebelum negara mengambil alih melalui rujukan. dan jangan sampai jika sesuatu terjadi malah niat baik menjadi bomerang karena tidak mengkonfirmasi dahulu degan keluarganya
3. Surat Pernyataan Tidak Sanggup Bukan Berarti Putus Tanggung Jawab.
Surat pernyataan keluarga yang menyatakan tidak sanggup merawat adalah salah satu dokumen pendukung, bukan otomatis menghilangkan kewajiban keluarga secara hukum. Justru karena ada surat itu, kami perlu memverifikasi langsung: apa alasan tidak sanggup? Apakah karena ekonomi, tidak ada tempat tinggal, atau tidak ada pengasuh? Hasil verifikasi itulah yang menentukan bentuk intervensi Dinsos selanjutnya, dan rekomendasi yang dikeluarkan apakah mediasi keluarga, bantuan sosial, atau rujukan ke lembaga (panti)
4. Keberadaan Keluarga Tidak Menghapus Kewajiban Asesmen.
Betul. Dinsos tetap memiliki kewajiban melakukan asesmen sosial terhadap setiap warga terlantar. Dan itulah yang kami lakukan. Asesmen dilakukan dengan cara menelusuri identitas, kondisi kesehatan, kondisi keluarga, dan riwayat sosial yang bersangkutan. Asesmen tidak selalu berarti langsung menampung di kantor Dinsos.
5. Dinsos Kota Bengkulu Tidak Memiliki Panti.
Perlu diketahui masyarakat, Dinas Sosial Kota Bengkulu tidak memiliki panti sosial / rumah penampungan sendiri. Panti sosial berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, mekanisme kami adalah melakukan asesmen, kemudian merekomendasi ke UPTD Panti Sosial Provinsi, atau ke lembaga kesejahteraan sosial mitra, sesuai dengan hasil asesmen dan ketersediaan tempat dan rekomendasi keluar jika memenuhi syarat dari ketentuan kelembagaan. (keluarga tidak mampu, lansia, tidak memiliki tempat layak, bisa mengurus diri sendiri, tidak memiliki penyakit menular)
6. Kenapa Tidak Langsung Ditampung di Depan Kantor?
Kantor Dinsos bukan tempat penampungan dan tidak memiliki fasilitas perawatan medis, tempat tidur perawatan, maupun tenaga medis 24 jam. Menampung warga yang sedang sakit dan tidak mampu berjalan di kantor tanpa fasilitas medis justru membahayakan yang bersangkutan. Solusi yang benar adalah asesmen, koordinasi dengan fasilitas kesehatan, dan rujukan ke tempat yang memiliki fasilitas sesuai kebutuhannya.
7. Apakah Dinsos Sudah Turun Langsung?
Ya. Petugas Dinsos sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang mengantar, pihak rumah sakit, dan pihak keluarga. Namun penanganan tidak bisa diputuskan hanya dalam hitungan menit di pinggir jalan atau di depan kantor. Perlu verifikasi dokumen, kondisi medis pasca perawatan rumah sakit, dan ketersediaan tempat rujukan.
8. Siapa yang Bertanggung Jawab Agar Tidak Terlantar?
Penanganan warga terlantar adalah tanggung jawab bersama: keluarga, Pemerintah Kota melalui Dinsos, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, serta Satpol PP sebagai penegak ketertiban yang melakukan penjangkauan di lapangan. Tidak bisa dibebankan hanya kepada satu dinas. Dinsos Kota Bengkulu tetap berkomitmen mendampingi proses rujukan Supriyanto hingga mendapatkan tempat yang layak.
9. Apakah Dinsos Punya SOP?
Ya, Dinsos memiliki SOP Penanganan PPKS, yaitu: 1) Laporan / Penjangkauan, 2) Asesmen, 3) Penelusuran Keluarga / Mediasi, 4) Rujukan ke Panti / Lembaga Mitra, 5) Monitoring. Dalam kasus Supriyanto, kami sedang berada di tahap asesmen dan penelusuran keluarga serta koordinasi rujukan. Proses ini sedang berjalan, bukan dihentikan.
10. Soal Satpol PP Membawa ke Kantor Satpol PP.
Kami mengapresiasi langkah cepat Satpol PP yang telah menjangkau dan mengamankan Supriyanto agar tidak terlantar di jalan. Itu adalah bentuk respons cepat. Namun untuk penanganan jangka menengah, tentu bukan di kantor Satpol PP. Dinsos bersama Satpol PP dan pihak terkait sedang mengupayakan rujukan terbaik sesuai dengan kondisi kesehatan dan sosial yang bersangkutan.
PENEGASAN TERAKHIR:
Dinas Sosial Kota Bengkulu sangat menyayangkan pemberitaan yang beredar tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada kami selaku pihak yang berwenang. Sesuai Kode Etik Jurnalistik, media wajib melakukan cover both sides dan konfirmasi sebelum memberitakan.
Kami membuka ruang klarifikasi 24 jam bagi seluruh media. Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu warga justru dibingkai sebagai penolakan, hanya karena prosedur yang belum dipahami secara utuh.
Dinsos Kota Bengkulu tetap berkomitmen: Tidak ada warga Kota Bengkulu yang dibiarkan terlantar tanpa upaya penanganan.
Bengkulu, 21 November 2026
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu,

