Bengkulu – Anggota DPRD Kota Bengkulu, Andi Saputra, S.Pd.I, mendorong Pemerintah Kota Bengkulu agar lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya pedagang kecil, dengan menyediakan lapak gratis selama pelaksanaan Festival Tabut. Menurutnya, festival budaya tahunan tersebut semestinya tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bawah.
Dalam keterangannya, Andi menekankan pentingnya kehadiran negara dalam setiap kegiatan besar yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas berjualan secara gratis bagi pedagang kecil agar mereka dapat merasakan dampak ekonomi dari kegiatan skala besar seperti Festival Tabut.
“Festival Tabut ini sangat potensial sebagai ajang peningkatan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Tapi jangan sampai semua lapak yang disediakan pemerintah disewakan. Harus ada yang digratiskan khusus untuk pedagang kecil, yang benar-benar membutuhkan,” ujar Andi saat ditemui usai meninjau area persiapan Festival Tabut, Rabu (25/6/2025).
Politisi muda ini mengingatkan bahwa semangat penyelenggaraan event daerah seperti Tabut bukan semata untuk menggugurkan agenda tahunan, tetapi harus dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kecil, terutama yang menggantungkan hidup dari berdagang.
“Kita tidak menolak ada retribusi atau biaya sewa, itu wajar untuk pedagang yang sudah mapan. Tapi harus dibedakan dengan pedagang-pedagang kecil yang berjualan hanya bermodal gerobak, tikar, atau meja kecil. Mereka perlu diberi ruang yang lebih berpihak,” tambahnya.
Andi juga menyoroti kurangnya pemerataan dalam pendistribusian lapak pada perhelatan tahun-tahun sebelumnya. Ia menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama dari pedagang kaki lima, yang merasa tersisih karena tidak mampu membayar biaya sewa lapak yang dianggap terlalu tinggi.
“Tahun-tahun lalu ada laporan ke kami, banyak pedagang kecil tidak bisa ikut berjualan karena biaya lapaknya memberatkan. Ini jangan sampai terulang. Pemerintah harus hadir, harus peka. Bila perlu, siapkan kuota khusus lapak gratis untuk UMKM yang terdata secara jelas,” jelasnya.
Ia menyarankan agar Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu serta panitia penyelenggara Festival Tabut segera membentuk tim pendataan UMKM kecil yang layak mendapatkan bantuan lapak gratis. Dengan begitu, pemberian fasilitas tersebut bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Harus ada skema yang jelas dan terbuka. Kalau perlu libatkan RT dan kelurahan untuk mendata siapa saja warga kita yang layak difasilitasi. Jangan sampai lapak gratis justru diambil oleh pedagang besar yang punya modal,” kata Andi.
Selain soal lapak, ia juga mendorong agar pemerintah menyediakan pelatihan sederhana bagi UMKM selama festival berlangsung, seperti pelatihan pengemasan produk, promosi digital, hingga manajemen keuangan dasar.
“Kalau perlu kita buat tenda edukasi UMKM di dekat area festival. Sambil berdagang, mereka juga bisa belajar. Ini akan sangat membantu untuk keberlanjutan usaha mereka setelah festival selesai,” katanya.
Lebih lanjut, Andi menyatakan bahwa pihaknya di DPRD akan siap mendukung alokasi anggaran bagi pemberdayaan UMKM, terutama dalam kegiatan budaya berskala besar seperti Tabut. Ia meyakini, bila pengelolaan dan pembinaan dilakukan secara konsisten, UMKM Kota Bengkulu bisa tumbuh kuat dan menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“UMKM kita ini tulang punggung ekonomi lokal. Maka sudah seharusnya mereka diberi panggung utama dalam setiap kegiatan besar. Jangan hanya jadi penonton, tapi ikut berperan dan merasakan manfaat nyata,” pungkasnya.
Festival Tabut yang akan digelar dalam waktu dekat ini diharapkan menjadi ajang tidak hanya pelestarian budaya, tetapi juga penggerak roda ekonomi kerakyatan di Kota Bengkulu. Pemerintah pun diharapkan segera merespons dorongan dari legislatif demi terciptanya keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
–