Bengkulu – Menanggapi aksi walk out (WO) yang dilakukan oleh beberapa fraksi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Ketua Fraksi Gerindra H. Suharto, SE, MBA menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Menurut Suharto, pernyataan Gubernur Bengkulu yang mengatasnamakan rakyat perlu disikapi dengan bijak. Ia menyayangkan jika ada anggapan bahwa aksi walk out merupakan bentuk perpecahan. Justru, menurutnya, perbedaan pendapat adalah bagian dari amanat undang-undang yang harus dihormati.
“Jangan sampai lembaga ini dipancing untuk tidak menjaga kekompakan. Kalau itu terjadi, tentu akan berpengaruh pada pembangunan di Provinsi Bengkulu, dan yang dirugikan adalah rakyat,” ujar Suharto.
Ia menambahkan, setiap pertanyaan atau kritik dari anggota dewan hendaknya dijawab secara bijak, bukan ditanggapi dengan sentimen pribadi. “Presiden saja sering dihujat, dicaci, dan dimaki, namun tetap bersikap arif. Kita ini punya dasar negara, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai pedoman dalam berdemokrasi,” jelasnya.
Suharto juga menekankan bahwa Fraksi Gerindra tetap mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan pembangunan di Bengkulu. Namun, perbedaan pandangan dalam prosesnya adalah hal yang sah dan biasa terjadi.
“Aksi walk out itu tidak hanya terjadi di DPRD Bengkulu saja. Di DPRD Jawa Barat, bahkan di DPR RI, itu juga sering terjadi jika ada hal yang tidak sejalan. Yang penting, dalam menyikapi perbedaan, jangan sampai ada pernyataan yang menyinggung pihak lain,” tambahnya.
Dengan demikian, ia berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana politik yang kondusif, saling menghormati, dan tetap fokus pada kepentingan rakyat Provinsi Bengkulu.(**)