BENGKULU, FORBENGKULU.COM – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berakhir dengan disahkannyaRaperda menjadi Perda, Senin (24/8/2026).
Dari 8 fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu, 7 fraksi menerima Raperda LPJ APBD 2025 dengan sejumlah catatan. Sementara 1 fraksi menolak, yaitu Fraksi Partai Golkar.
Sikap Fraksi Golkar disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Susman Hadi, S.E dalam pemandangan akhir fraksinya.
Susman Hadi Kecewa dan Sampaikan 2 Alasan Penolakan
Usai paripurna, Susman Hadi mengaku kecewa dengan hasil akhir. Menurutnya, ada dua persoalan mendasar yang belum tuntas dalam LPJ APBD 2025.
Pertama, hutang Pemprov kepada pihak ketiga sebesar Rp364 Miliar.
“Hutang Rp364 M ini adalah bom waktu. Kami kecewa karena tidak ada penjelasan detail terkait skema pelunasannya. Ini akan jadi beban berat APBD 2026 dan tahun berikutnya,” ujar Susman Hadi.
Kedua, data keuangan tidak sinkron.
“Kami menemukan data pendapatan, belanja, dan pembiayaan antara OPD dengan BPKD tidak nyambung. Bagaimana kami bisa menerima laporan yang datanya masih berantakan?” tegasnya.
“Jangan Sampai Program Rakyat Dikorbankan”
Susman menegaskan, Fraksi Golkar menolak bukan karena tidak mendukung pemerintah.
“Kami kecewa karena fungsi pengawasan kami tidak digubris. Kami takut nanti karena ada hutang dan tata kelola yang lemah, program untuk rakyat seperti MBG, kesehatan, pendidikan dan bantuan UMKM justru yang dikorbankan,” kata Susman Hadi.
Ia mendesak Pemprov segera melakukan audit menyeluruh dan menyampaikan roadmap pelunasan hutang Rp364 M secara transparan ke DPRD.
7 Fraksi Terima, Raperda Tetap Disahkan
Meski ada penolakan dari Fraksi Golkar, Raperda LPJ APBD 2025 tetap disahkan menjadi Perda karena didukung mayoritas 7 fraksi lainnya. Ketujuh fraksi itu menerima dengan sejumlah catatan untuk perbaikan ke depan.