Bengkulu, Forbengkulu.com – Aliran belanja negara ke Provinsi Bengkulu mencapai Rp11,20 triliun hingga 30 September 2026, jauh melampaui pendapatan negara yang dihimpun dari daerah tersebut sebesar Rp2,30 triliun. Penyaluran anggaran ini menopang berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, hingga pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Regional Provinsi Bengkulu periode September 2026 yang dirilis di Bengkulu, Rabu (28/10/2026).
“Realisasi belanja negara mencapai Rp11.202,45 miliar atau 77,17 persen dari pagu anggaran. Angka ini meningkat 5,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, pendapatan negara tercatat Rp2.297,51 miliar atau 74,50 persen dari target, tumbuh 23,88 persen secara tahunan. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 26,55 persen serta realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai 111,39 persen dari target.
Ekonomi Bengkulu Tumbuh 5,11 Persen
Dari sisi perekonomian, Bengkulu mencatat pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Capaian ini mendekati sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni 5,35–5,65 persen.
Indikator kesejahteraan lainnya juga menunjukkan perkembangan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 tercatat 206,79, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 berada di angka 3,20 persen.
Adapun rasio Gini Bengkulu tercatat 0,340, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 0,368. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,68, melampaui target RPJMD sebesar 71,8.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu mewaspadai inflasi yang mencapai 3,38 persen pada September 2026, terutama akibat kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Penerimaan Pajak Tumbuh, Kelapa Sawit Berkontribusi Besar
Realisasi penerimaan pajak neto di Bengkulu mencapai Rp1.868,52 miliar atau 71,45 persen dari target APBN 2026. Nilai tersebut tumbuh 26,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp684,96 miliar, meningkat 89,11 persen. Sementara itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat Rp1.181,42 miliar atau tumbuh 27,28 persen.
Sektor kelapa sawit menjadi salah satu kontributor utama penerimaan pajak di Bengkulu. Berdasarkan paparan Kanwil DJPb, kontribusi pajak dari komoditas tersebut mencapai Rp808,26 miliar atau 43,26 persen dari total penerimaan pajak, meningkat 80,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain kelapa sawit, industri pengolahan mencatat pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 82,59 persen menjadi Rp619,31 miliar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga tumbuh 73,16 persen dengan penerimaan Rp187,24 miliar.
Dari sisi kepatuhan perpajakan, sebanyak 134.708 Surat Pemberitahuan (SPT) telah dilaporkan hingga September 2026, dengan rasio kepatuhan formal mencapai 96,86 persen.
Ekspor Pulih dan Penindakan Rokok Ilegal Diperkuat
Kinerja kepabeanan dan cukai turut menunjukkan peningkatan. Penerimaan kepabeanan dan cukai secara akumulatif mencapai Rp2,21 miliar, tumbuh 3.478,70 persen. Penerimaan tersebut terutama didorong oleh bea keluar sebesar Rp1,18 miliar.
Dalam paparannya, Zaid menyebut aktivitas ekspor Bengkulu mencatat volume 846.713 metrik ton dengan nilai sekitar Rp1,136 triliun atau setara dengan 63,46 juta dolar AS.
Komoditas ekspor meliputi batu bara, cangkang sawit, kayu olahan, kopi robusta, kepiting bakau, dan lintah untuk kebutuhan medis.
Di bidang pengawasan, petugas Bea dan Cukai melakukan 182 kali operasi penindakan sepanjang Januari–September 2026. Operasi tersebut berhasil menggagalkan peredaran 3,03 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp3,03 miliar. Nilai barang yang diamankan diperkirakan sebesar Rp4,72 miliar.
Petugas juga menggagalkan penyelundupan narkotika golongan I, 100 tablet psikotropika, serta lebih dari 4.050 butir obat-obatan tertentu yang disalahgunakan.
Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp426,77 miliar atau 111,39 persen dari target tahunan. Kontributor terbesar berasal dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp144,39 miliar, disusul Kepolisian Daerah Bengkulu sebesar Rp90,44 miliar dan Kementerian Agama sebesar Rp57,58 miliar.
Belanja Infrastruktur dan Transfer Daerah Meningkat
Belanja pemerintah pusat di Bengkulu mencapai Rp4.121,84 miliar atau 69,09 persen dari pagu, meningkat 36,37 persen secara tahunan.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp2.261,60 miliar, belanja barang Rp926,41 miliar, belanja modal Rp928,96 miliar, serta bantuan sosial Rp4,86 miliar.
Kenaikan belanja modal mencapai 124,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Anggaran ini antara lain mendukung pembangunan fasilitas umum, peningkatan jaringan jalan nasional, dan pembangunan infrastruktur irigasi.
Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp7,08 triliun atau 82,80 persen dari total alokasi Rp8,55 triliun.
Penyaluran tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,12 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp289,26 miliar, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Rp455,33 miliar, serta Dana Desa Rp371,76 miliar.
Dana transfer tersebut turut menopang operasional pendidikan dan layanan kesehatan. Berdasarkan laporan DJPb, sebanyak 359.460 siswa menerima manfaat dana operasional sekolah, 44.748 anak usia dini terbantu melalui bantuan operasional pendidikan, dan 15.094 warga belajar mengikuti program pendidikan kesetaraan. Sebanyak 20.242 guru daerah juga menerima tunjangan profesi.
Kabupaten Seluma mencatat persentase penyaluran TKD tertinggi di Bengkulu sebesar 83,74 persen atau Rp701,83 miliar. Berikutnya, Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 83,51 persen atau Rp848,53 miliar dan Kabupaten Kaur sebesar 83,29 persen atau Rp570,20 miliar.
Pembiayaan UMKM dan Program Makan Bergizi Gratis
Dukungan APBN terhadap sektor usaha juga diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UMi).
Hingga 30 September 2026, penyaluran KUR di Bengkulu mencapai Rp3.382,57 miliar dan menjangkau 39.489 debitur. Sementara itu, pembiayaan UMi mencapai Rp100,05 miliar untuk 14.577 debitur.
Dengan demikian, kedua program tersebut telah menjangkau 54.066 debitur yang bergerak di berbagai sektor usaha, termasuk pertanian, perdagangan, dan jasa.
Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), realisasi anggaran di Bengkulu mencapai Rp935,94 miliar berdasarkan data per 23 Oktober 2026. Program tersebut telah menjangkau 379.081 penerima manfaat dari target sekitar 583.000 orang di 10 kabupaten dan kota.
Pelaksanaan MBG juga melibatkan 1.094 pemasok lokal dan 175 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Keterlibatan pemasok daerah diharapkan memperkuat perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan.
Empat Proyek Strategis Terus Berjalan
Kanwil DJPb Bengkulu turut melaporkan perkembangan empat proyek strategis yang didanai APBN berdasarkan data per 23 Oktober 2026.
Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Bengkulu mencatat realisasi Rp410,60 miliar atau 99,53 persen dari pagu kontrak Rp412,52 miliar.
Peningkatan jaringan irigasi Air Manjunto di Kabupaten Mukomuko mencapai Rp21,16 miliar atau 53,23 persen dari pagu Rp39,77 miliar.
Sementara itu, penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu telah menyerap Rp24,13 miliar atau 65 persen dari pagu Rp37,12 miliar.
Adapun pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, mencatat realisasi Rp12,20 miliar dari pagu Rp48,88 miliar.
Keempat proyek tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan, infrastruktur pertanian, pengembangan kawasan wisata, serta penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Pemda Diminta Mempercepat Belanja Modal
Dalam laporan konsolidasi APBD hingga September 2026, realisasi pendapatan daerah se-Provinsi Bengkulu mencapai Rp6.618,7 miliar atau 56,85 persen. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp6.409,1 miliar atau 53,91 persen.
Dari total pendapatan daerah tersebut, sekitar Rp5,45 triliun atau 82,4 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sekitar Rp1,11 triliun.
Kanwil DJPb Bengkulu mendorong pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat realisasi belanja, terutama belanja modal, menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi daerah.
Zaid juga menegaskan komitmen Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tata kelola keuangan negara secara profesional, akuntabel, cepat, amanah, dan kolaboratif.
Ia mengingatkan bahwa seluruh layanan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu tidak dipungut biaya. Masyarakat dan mitra kerja diminta menolak serta melaporkan apabila terdapat pihak yang meminta imbalan untuk mempercepat proses pencairan anggaran atau layanan lainnya.
Melalui pengelolaan APBN dan APBD yang terkoordinasi, pemerintah berharap belanja negara dapat terus mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan publik, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
