Bengkulu, Selasa 10 November 2026 – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bengkulu akhirnya menjatuhkan vonis kepada Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari.
Dalam sidang putusan yang digelar hari ini, Selasa (10/11/2026), Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Fikri Thobari.
Putusan tersebut sama persis dengan tuntutan yang sebelumnya dibacakan JPU KPK pada Selasa (13/10/2026) lalu.
Isi Vonis Hakim:
Majelis Hakim menyatakan Muhammad Fikri Thobari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU KPK.
Adapun amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim adalah:
- Pidana Penjara 5 Tahun
- Denda Rp200 Juta subsider 80 hari kurungan
- Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
Putusan ini menguatkan tuntutan JPU KPK yang menilai Fikri terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penerimaan suap dan gratifikasi.
Perkara Fee Ijon Proyek Rejang Lebong
Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pihak di Kabupaten Rejang Lebong pada 9 Maret 2026.
KPK kemudian menetapkan Fikri Thobari sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi fee ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk Tahun Anggaran 2025-2026.
Dalam dakwaan, JPU KPK menyebut adanya pengaturan paket pekerjaan pemerintah serta permintaan imbalan atau fee proyek kepada sejumlah kontraktor.
Dalam persidangan, JPU juga menyebut Fikri telah mengembalikan uang yang dinikmati, yang menjadi salah satu pertimbangan yang meringankan. Namun, JPU menegaskan bahwa pengembalian uang tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
“Yang kami pidanakan adalah perbuatannya. Terkait uang yang dinikmati sudah dikembalikan. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan meringankan,” ujar JPU KPK dalam sidang tuntutan lalu.
Sempat Menangis Saat Pledoi
Sebelum vonis dibacakan hari ini, Fikri sempat membacakan nota pembelaan atau pledoi pada Selasa (27/10/2026) lalu.
Dalam pledoinya, Fikri tak kuasa menahan air mata dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.
Tim penasihat hukum Fikri juga meminta Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan pasal yang dinilai lebih tepat, serta meminta pengembalian kelebihan pembayaran uang pengganti.
Namun, dalam putusannya hari ini, Majelis Hakim menilai dalil pembelaan tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan JPU KPK, sehingga tuntutan JPU dikabulkan seluruhnya.
Sikap Para Pihak: Pikir-Pikir
Usai putusan dibacakan, baik terdakwa melalui penasihat hukumnya maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.
Keduanya masih memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap, apakah menerima putusan atau mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.
Reaksi di Ruang Sidang
Sidang putusan yang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Fajar Pramono ini berlangsung dengan pengamanan ketat dan dihadiri oleh keluarga terdakwa, penasihat hukum, JPU KPK, serta awak media.
Dengan vonis ini, maka berakhir sudah proses persidangan tingkat pertama bagi Muhammad Fikri Thobari di Pengadilan Tipikor Bengkulu.