Bengkulu, 9 November 2026 – Kantor Hukum Rian Putranto & Partners, selaku kuasa hukum warga masyarakat, pemilik usaha, serta pihak-pihak yang terdampak di wilayah Ex-Lokalisasi RT 08 RW 02, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, secara resmi melayangkan surat Tanggapan dan Klarifikasi Atas Surat Teguran Ke-2 Serta Permohonan Audiensi kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu.
Surat tersebut bernomor 21/RPP/XI/2026, tertanggal Bengkulu, 9 November 2026, ditandatangani oleh Rian Putranto, S.H., M.H. dan Rinto Harahap, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2026.
Surat tanggapan ini merupakan respon atas diterimanya Surat Teguran Ke-2 Nomor: 800/296/SATPOL PP/2026 tertanggal 3 November 2026 dari Satpol PP Kota Bengkulu.
- Kondisi Sosial dan Hak Konstitusional Warga
Dalam suratnya, kuasa hukum menyampaikan bahwa wilayah RT 08 Kelurahan Sumber Jaya merupakan kawasan yang dihuni dan menjadi tempat mencari penghidupan bagi masyarakat.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat kurang lebih 90 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 60 KK warga setempat dan 30 KK warga dari luar wilayah, serta sekitar 69 perempuan pekerja yang menggantungkan penghidupannya di kawasan tersebut.
Kuasa hukum menegaskan bahwa mereka merupakan warga negara yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, khususnya hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, serta hak untuk mempertahankan kehidupan.
Oleh karena itu, setiap kebijakan penertiban hendaknya tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kondisi sosial-ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak.
- Klarifikasi Mengenai Ketertiban Umum dan Kondisi Kesehatan
Kuasa hukum menyatakan memahami kewenangan Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah.
Namun demikian, pihaknya memohon agar penilaian mengenai adanya gangguan ketertiban umum dilakukan berdasarkan fakta, kondisi nyata di lapangan, serta tindakan masing-masing pihak secara objektif.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, para perempuan pekerja selama ini mendapatkan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan secara berkala melalui Puskesmas Padang Serai dan/atau instansi kesehatan terkait.
Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pembinaan dan pengawasan lintas sektor, sehingga kebijakan penertiban juga mempertimbangkan aspek kesehatan masyarakat dan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- Asas Keadilan dan Penegakan Hukum yang Tidak Diskriminatif
Kuasa hukum menekankan bahwa penegakan Peraturan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Oleh karena itu, pihaknya berharap pelaksanaan penertiban dilakukan secara objektif, konsisten, dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pihak yang melakukan pelanggaran, tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat.
- Iktikad Baik dan Komitmen Penyelesaian
Kuasa hukum berharap penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan melalui tindakan penertiban atau pembongkaran, melainkan disertai pembinaan, pendampingan, serta solusi sosial-ekonomi bagi warga dan para pekerja yang terdampak.
Para pemilik usaha juga menyatakan kesediaan untuk mengikuti pembinaan dan memenuhi ketentuan perizinan. Bagi pihak-pihak yang terdampak dan tidak dapat melanjutkan aktivitasnya, diperlukan perhatian serta fasilitasi pemerintah untuk memperoleh alternatif penghidupan yang layak.
4 Permohonan Kuasa Hukum Kepada Kepala Satpol PP Kota Bengkulu:
Berdasarkan uraian tersebut, kuasa hukum memohon kepada Kepala Satpol PP Kota Bengkulu agar:
- Memberikan kesempatan kepada kuasa hukum dan warga terdampak untuk menyampaikan klarifikasi melalui forum audiensi serta menyelesaikan permasalahan ini melalui dialog dan musyawarah.
- Menunda terlebih dahulu tindakan penertiban yang bersifat fisik, termasuk pembongkaran tempat tinggal maupun tempat usaha, sampai dilaksanakannya audiensi dan diperolehnya kejelasan mengenai langkah penyelesaian yang akan ditempuh, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- Memfasilitasi audiensi resmi dengan melibatkan Pemerintah Kota Bengkulu, Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, DPRD Kota Bengkulu, serta instansi terkait lainnya guna membahas penyelesaian secara komprehensif.
- Mendorong adanya pembinaan, pendampingan, dan solusi alternatif bagi masyarakat serta para pekerja yang terdampak, khususnya dalam rangka memperoleh kesempatan penghidupan yang layak melalui kegiatan ekonomi.
Tembusan Surat:
Surat tanggapan, klarifikasi, dan permohonan audiensi ini juga ditembuskan kepada:
- Wali Kota Bengkulu
- Ketua DPRD Kota Bengkulu
- Menteri Hak Asasi Manusia RI
- Menteri Sosial RI
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
- Menteri Ketenagakerjaan RI
- Ketua Komisi VIII DPR RI
- Ketua Komisi XIII DPR RI
- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI
Penutup:
“Kami berharap Pemerintah Kota Bengkulu dapat mengedepankan penyelesaian yang dialogis, humanis, dan berkeadilan dengan tetap menghormati kewenangan pemerintah serta hak-hak konstitusional masyarakat.”
Demikian disampaikan Kuasa Hukum dalam suratnya.