Jakarta, Forbengkulu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan itu berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Dalam sambutannya, Wempi mengatakan, pelantikan tersebut merupakan upaya penyegaran dan peningkatan kinerja birokrasi. Hal ini utamanya untuk mempercepat pencapaian dan berbagai target organisasi. Karena itu, dirinya berharap para pejabat yang dilantik dapat segera menyesuaikan diri, membawa mekanisme dan budaya kerja yang berbasis keahlian, serta profesionalisme dan mengedepankan kolaborasi. Dengan demikian, organisasi birokrasi di Kemendagri dapat melahirkan berbagai kreativitas dan terobosan dalam berbagai aspek.
“Dalam menyambut target birokrasi kelas dunia di tahun 2024, perlu percepatan di berbagai bidang. Upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia sangat ditentukan oleh kemampuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bertransformasi lebih produktif dan efisien dalam mendukung tujuan nasional pembangunan negara,” katanya.
Untuk menuju target birokrasi kelas dunia, Wempi melanjutkan, para ASN harus mampu meninggalkan paradigma lama dan beralih menuju era yang menuntut pembuktian kinerja. Karena itu, pemerintah melalui sistem birokrasinya harus terus bergerak cepat dan mengantisipasi setiap perubahan yang ada.
“Saya berharap kepada seluruh ASN Kementerian Dalam Negeri dan BNPP mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman ini. Kita harus cerdas menyesuaikan diri, berinovasi dan beradaptasi agar dapat meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan bagi masyarakat,” ujarnya.
kemendagri
Dalam kesempatan itu, Wempi juga memaparkan beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian jajaran Kemendagri. Hal itu di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Dirinya menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah mengundang para penjabat (Pj.) kepala daerah seluruh Indonesia untuk bertemu dan mendapatkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.
“Percayalah bahwa kita memiliki kekuatan dan kewenangan dalam melakukan intervensi terhadap hal-hal penting yang selalu menjadi penekanan Bapak Presiden tersebut,” tegasnya.
Persoalan lainnya, sambung Wempi, yakni terkait stabilitas politik dan hukum dalam konteks pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, para ASN harus mampu bersikap netral tidak terlibat dalam politik praktis, menjaga stabilitas politik, menciptakan situasi yang kondusif, dan upaya menyukseskan lainnya.
“Bapak/Ibu harus mengambil posisi dan peran yang tepat, terutama di hadapan publik yang saat ini terus memantau pelaksanaan tugas kita. Kita harus menjaga bersama kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di negara kita agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dapat maksimal,” imbuhnya.
Isu lainnya yakni memfasilitasi percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Wempi menegaskan, sebagai pejabat pemerintah terutama pejabat di lingkungan Kemendagri, harus mendukung percepatan pencapaian target pembangunan 4 DOB. Bahkan, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus menginisiasi persatuan dan kesatuan bangsa terutama di 4 DOB Papua
“Ini juga menjadi concern saya kepada Bapak/Ibu dan Saudara/Saudari yang baru dilantik. Analisis serta intervensi kebijakan yang akan dikeluarkan terhadap perkembangan 4 DOB di Papua dalam bidang tugas masing-masing tentu sangat dinantikan oleh 4 DOB tersebut,” ungkap Wempi.
Lebih lanjut, Wempi mengatakan bahwa dirinya diberi amanah oleh Mendagri sebagai Ketua Tim Asistensi. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Asistensi didukung oleh pejabat eselon I di Kemendagri. “Oleh karena itu sekali lagi saya mohon dukungan Bapak/Ibu sekalian untuk kita membantu saudara-saudara kita supaya kesetaraan pembangunan di Papua bisa kita wujudkan bersama,” paparnya.
Terakhir dirinya juga menekankan pentingnya terus memperkuat reformasi birokrasi dan kelembagaan. Hingga saat ini hal tersebut masih menjadi isu strategis dalam mencapai target pembangunan nasional. Dalam proses kebijakannya pemerintah terus berupaya mewujudkan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, berbasis isu atau tematik, dan bersifat lintas sektor.
“Saya harapkan Bapak/Ibu dan Saudara-Saudari yang hari ini dilantik untuk turut serta dan berkontribusi semaksimal mungkin dalam agenda dimaksud. Hal penting ini perlu disambut sebagai sebuah tantangan positif yang wajib kita kerjakan bersama dengan penuh keyakinan, namun tetap mengacu pada koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.
Sebagai tambahan informasi, jumlah pejabat yang resmi dilantik yaitu 11 pejabat fungsional ahli utama, 3 pejabat pimpinan tinggi pratama, dan 31 pejabat administrator. (*)
