BENGKULU, NTV.co.id – Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi kembali absen di agenda resmi Pemerintah Kota. Puncaknya, ia tidak hadir dalam acara Penutupan Festival Pantai Panjang Minggu malam (26/7/2026) yang menjadi sorotan nasional karena rekor 20 ribu penari.
Padahal acara itu merupakan agenda penting Pemkot Bengkulu untuk mempromosikan pariwisata. Kehadiran Wali Kota diwakili oleh Pj Sekda Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah.
Ini menjadi hari kedua berturut-turut Dedy Wahyudi mangkir dari jadwal resmi. Sebelumnya, ia juga tidak terlihat dalam Rakerda dan Pelantikan Relawan PAN Kota Bengkulu yang digelar di hari yang sama.
Absennya orang nomor satu di Kota Bengkulu itu terjadi pasca penggeledahan KPK di rumah Kadis PUPR Noprisman, Sabtu (25/7/2026). Dari lokasi, KPK menyita uang tunai Rp4 miliar.
Sejak Jumat malam (24/7/2026) saat takziah ke rumah keluarga Partice Rio Capella, nomor handphone Wali Kota yang biasa dihubungi wartawan dan masyarakat juga mendadak tidak aktif.
Tokoh masyarakat Achmad Tarmizi Gumay membenarkan terakhir kali bertemu wali kota saat takziah.
“Itu kira-kira jam sembilan malam. Saya sempat bersalaman,” kata Tarmizi, Minggu (26/7/2026).
Selain itu agenda tambahanpun dilewatkan oleh orang nomor satu di kota bengkulu ini, yaitu hadiri Tabligh Musibah Malam Ke-3 Atas Meninggalnya Almh. Anita Andriani Bin Ahmad Gapur. Acara ini malah di hadiri oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan yang langsung memberikan Akta Kematian kepada keluarga Almh.
BANTAHAN PEMKOT
Menanggapi ketidakhadiran beruntun ini, Kuasa Hukum Pemkot Rizki Dini Hasanah membantah wali kota hilang. Ia menyebut Dedy Wahyudi tetap beraktivitas di rumah bersama keluarganya di rumah
“Beliau lebih banyak menghabiskan aktivitas di rumah bersama keluarga dan sekali-kali menerima tamu,” ujar Dini.
Dini juga menegaskan penggeledahan KPK tidak ada kaitannya dengan Pemkot maupun Wali Kota.
Sebelumnya, Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut penggeledahan itu pengembangan kasus OTT Bupati Rejang Lebong nonaktif M. Fikri Thobari dan menjadi pintu masuk mengusut dugaan korupsi lebih luas.