Forbengkulu.com – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengawali era baru dengan melantik Laksamana TNI (Purn) Soemardjono sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti 2023-2028.
Setelah resmi menjadi ketua umum HNSI Laksamana TNI (Purn) Soemardjono, melakukan pelantikan kepengurusan DPP HNSI Priode 2023 – 2028 bertempat di Balai Samudra Jakarta Utara, Rabu (20/12) kemarin.
Dalam acara pelantikan yang penuh semangat di Balai Samudra, Laksamana (purn) Soemardjono menyampaikan visi dan misi yang akan membimbing perjalanan HNSI ke depan, mengedepankan kesejahteraan nelayan Indonesia, Kesejahteraan nelayan harus menjadi poros utama dalam kepemimpinan kita.
Mengusung tema perubahan, “Menggenggam Kesejahteraan, Mewujudkan Masyarakat Nelayan Sejahtera Se-Indonesia dalam Bingkai NKRI”. HNSI memiliki visi besar untuk menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan se-Indonesia.
Pelantikan kepengurusan DPP Pusat HNSI Masa bhakti 2023-2028 akan memberikan perubahan warna baru bagi kemajuan dan kesejahteraan para anggota HNSI di seluruh Indonesi.
Selain itu dibawah kepemimpinan Laksamana Soemardjono HNSI juga akan dibawa untuk dapat meningkatkan kualitas hidup para nelayan dan memastikan peran mereka diakui dalam ekosistem industri perikanan nasional.
Laksamana Soemardjono telah pula memiliki Misi membawa HNSI muju perubahaan yang lebih baik, diantaranya, Menghimpun Nelayan Se-Indonesia sebagai Tujuan Utama dimana HNSI berkomitmen untuk menjadi wadah yang inklusif bagi semua nelayan di Indonesia.
Misi ini melibatkan upaya maksimal dalam menghimpun, mewadahi, dan memperjuangkan hak serta kesejahteraan nelayan dari Sabang sampai Merauke.
Kedua HNSI Menegaskan Peran Nelayan dalam Ekosistem Industri Perikanan, misi kedua ini adalah menekankan pentingnya peran nelayan sebagai elemen integral dalam ekosistem industri perikanan.
HNSI akan bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem perikanan tetap terjaga.
Ketiga, Membangun Ekosistem Perikanan Bersama Stakeholder. HNSI memahami bahwa keberhasilan industri perikanan tidak bisa dicapai sendiri, misi ini mencakup pembangunan ekosistem perikanan yang melibatkan kolaborasi erat dengan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
Keempat HNSI akan Mendorong Regulasi Pemerintah yang Mendukung Kesejahteraan Nelayan. HNSI akan menjadi suara yang proaktif dalam mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang tidak hanya memudahkan implementasinya tetapi juga adil dan mendukung kesejahteraan nelayan.
Kelima Menyoroti Dampak Regulasi Terhadap Kehidupan Nelayan. Misi kelima adalah menyoroti bahwa setiap regulasi yang diterapkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan para nelayan. HNSI akan berperan sebagai penjaga kepentingan para nelayan di tingkat nasional dan terakhir HNSI akan melakukan Peninjauan Kembali Regulasi Penangkapan Ikan Terpadu.
Langkah ini dilakukan HNSI untuk mendukung instruksi Presiden untuk menunda penerapan Regulasi Penangkapan Ikan Terpadu (PIT) dan meninjau ulang regulasinya.
Misi ini dijalankan untuk memastikan keberlanjutan usaha nelayan tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka.
Dalam kepemimpinan Laksamana akan membawa kesejahteraan nelayan, kita harus menjadi poros utama dan mendukung peran serta nelayan Indonesia menjadi salah satu garda terdepan dalam turut pula menjaga perairan nusantara yang kaya akan sumber laut yang melimpah.
Ini bukan hanya tanggung jawab HNSI, tetapi tugas bersama untuk mewujudkannya." ungkap Laksamana TNI (Purn) Soemardjono.
Melalui visi dan misi ini, HNSI di bawah kepemimpinan Laksamana TNI (Purn) Soemardjono siap melangkah maju dalam membangun fondasi kesejahteraan bagi nelayan Indonesia.
Dengan tekad yang kuat, HNSI berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup nelayan dan memajukan sektor perikanan nasional.
Bersamaan dengan pelantikan kepengurusan DPP HNSI, Laksamana (Purn) Soemardjono, juga melakukan dua penandatangan kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) bersama yang pertama dilakukan dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dibidang kerjasama pindidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, sedangkan kerjasama kedua dilakukan dengan pihak BUMN Track selaku penyedia informasi seputar Bisnis dan BUMN. (*)
